UPDATE REGULASI APU PPT BPR TERBARU TAHUN 2021


Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga yang mengeluarkan regulasi dan pengawasan terhadap jalannya lembaga keuangan, termasuk di dalamnya Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Salah satu regulasi yang dikeluarkan OJK dan wajib dilaksanakan oleh BPR adalah regulasi penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT).

Regulasi terkait APU PPT BPR sebenarnya sudah ada sejak BPR masih diawasi oleh Bank Indonesia (BI). Tertuang dalam PBI nomor 3/10/PBI/2001, tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah atau Know Your Customer Principles (KYCP).

Kemudian muncul Undang-Undang 8/2010 tentang Pencegahan & Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, kemudian dijabarkan dalam PBI nomor 12/20/PBI/2010 tentang APU PPT, dijabarkan menjadi Peraturan OJK nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Untuk BPR secara khusus diatur dalam Surat Edaran nomor 32/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Program APU PPT di Sektor Perbankan. 

Terakhir muncul penyempurnaan ruang lingkup APU PPT yang diatur dalam POJK nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penyempurnaan Penerapan Program APU PPT


Amalia Consulting sebagai lembaga pelatihan APU PPT yang telah berkecimpung selama 10 tahun selalu mengupdate regulasi terbaru yang terkait dengan penerepan APU PPT, termasuk update terhadap POJK nomor 23/POJK.01/2019 tentang Penyempurnaan Penerapan Program APU PPT (*)
                                   
                                  AMALIA CONSULTING WA 0897-5387-300

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

WORKSHOP EKSEKUSI RBB 2022

Gambar
Danagung Grup Gelar Workshop Eksekusi RBB 2022 Dengan Pendekatan Balance  Score Card (BSC) Perekonomian Indonesia pasca pandemi covid-19 mulai nampak ada pergerakan dan pertumbuhan perekonomian yang signifikan.  Sektor riil mulai bangkit, kebutuhan dana segar dalam bentuk kredit maupun pembiayaan di sektor perbankan mulai meningkat, namun potensi resiko kredit macet juga masih membayangi.  Menyadari hal tersebut, maka lembaga keuangan, tidak terkecuali Bank Perkreditan Rakyat (BPR) perlu menyusun strategi agar dapat mencapai target sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan jumlah kredit bermasalah atau Non Performance Loan (NPL) yang tetap terkendali di bawah angka  5 persen.  Demikian pernyataan yang disampaikan oleh dosen prodi akuntansi Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Surakarta, Suharno, saat tampil sebagai fasilitator workshop Eksekusi RBB 2022 Dengan Pendekatan Balance Score Card (BSC). Kegiatan workshop diikuti 129 peserta dari Danagung Grup yaitu BPR Kla...
Baca selengkapnya

PELATIHAN APU PPT BPR BKK KUDUS

Gambar
Pelatihan Penerapan Program APU PPT BPR BKK KUDUS Dampak krisis global akan berimbas ke Indonesia.   Inflasi cenderung meningkat, harga kebutuhan pokok melambung, daya beli menurun. Di sisi lain suku bunga bank tinggi, yang akan berdampak dana pihak ketiga baik tabungan dan deposito meningkat, namun penyaluran kredit menurun. " Masyarakat lebih suka menyimpan uang daripada melakukan usaha disektor riil, karena pasar sepi, apabila usaha tetap dijalankan bisa merugi. Hal ini dipicu karena rendahnya daya beli masyarakat. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga, maka bank perlu pula meningkatkan kewaspadaan terhadap penerapan program APU PPT, " demikian pesan Direktur Amalia Consulting, Suharno, saat tampil sebagai fasilitator pelatihan APU PPT di @Hom Hotel Kudus, Minggu (2/10-2022). Pelatihan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) Berbasis Profil Resiko Nasabah diikuti 82 peserta dari  jajaran pengurus dan pegawai PT BPR...
Baca selengkapnya